Sejak diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada Juli 2020 lalu, Kaldera Danau Toba telah menjadi ikon kebanggaan Indonesia karena memiliki potensi geologis, ekologis, dan kultural yang luar biasa. Namun, hanya berselang tiga tahun setelah gelar tersebut diperoleh, UNESCO memberikan peringatan serius atas sejumlah masalah terkait keberlanjutan pengelolaan wilayah ini. Pada tahun 2023, dalam mekanisme revalidasi berkala dua tahunan, UNESCO menjatuhkan status “yellow card” kepada Kaldera Danau Toba. Hal ini berarti, statusnya sebagai bagian dari jejaring taman bumi dunia terancam dicabut apabila tidak dilakukan perbaikan yang signifikan dalam kurun waktu dua tahun.
Terdapat beragam penyebab yang membuat permasalahan ini semakin kompleks, mulai dari lemahnya manajemen, belum adanya peta geologi resmi, hingga kurangnya partisipasi dari masyarakat lokal. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, menjelaskan bahwa Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO karena ditemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan. Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah kurangnya keterpaduan pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman bumi tersebut serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif dan kegiatan pariwisata berkelanjutan di Geopark Kaldera Toba.
Masalah yang paling serius adalah adanya kekacauan dalam tata pengelolaan, yang semakin diperparah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024. Regulasi ini menghapus struktur formal pengelola geosite dan menggantinya dengan Kelompok Kerja Geosite yang ditunjuk oleh bupati masing-masing daerah. Namun, hingga Mei 2025, belum ada satu pun dari tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba yang memiliki Kelompok Kerja yang benar-benar berjalan secara fungsional. Kekosongan struktur ini menyebabkan stagnasi operasional di 16 geosite aktif yang tersebar di wilayah Danau Toba. Akibatnya, sampai hari ini belum ada laporan pelaksanaan program lokal berbasis rekomendasi UNESCO yang bisa diajukan dalam proses evaluasi.
Secara administratif, Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) telah menyerahkan dokumen revalidasi ke Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO pada Februari 2025. Dokumen setebal lebih dari 200 halaman tersebut memuat laporan teknis, narasi geologi, peta kawasan, dokumentasi kegiatan, serta data-data pendukung lainnya. Namun, laporan ini tetap dinilai masih lemah karena kurang melibatkan masyarakat, minimnya data kuantitatif dari lapangan, dan belum mampu menjawab isu-isu yang menjadi perhatian sejak revalidasi sebelumnya.
Melalui wawancara yang dilakukan dengan dr. John Robert Simanjuntak, Ketua Perhimpunan Jendela Toba dan Sekjen Yayasan Sisingamangaraja, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengelolaan Geopark Kaldera Toba (GKT) masih cenderung berfokus pada perlengkapan bahan revalidasi, tanpa adanya pembaruan yang signifikan dalam tata pengelolaan. “Pengelolaan GKT sejauh ini masih dalam hal-hal menyiapkan bahan untuk revalidasi, masih sama dengan badan pengelola yang lalu-lalu.” Ia juga menambahkan bahwa SK pengelola geosite yang dulunya dikeluarkan oleh badan pengelola kini direncanakan melalui bupati, namun realisasinya belum jelas hingga sekarang. “Pengelola geosite yang dulu ditetapkan oleh badan pengelola, sekarang rencananya lewat SK bupati. Tapi kita belum tahu, sudah ada atau belum,” ungkapnya.
Permasalahan finansial juga menjadi persoalan rumit yang tidak kunjung selesai. Dalam laporan penganggaran yang dikeluarkan oleh BP TCUGGp, tercatat bahwa pada tahun 2024 hanya tersedia alokasi dana sebesar Rp2,1 miliar untuk seluruh operasional Geopark Kaldera Toba dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Angka ini terbilang sangat jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan normal tahunan, yaitu sekitar Rp5–6 miliar. Padahal, pada tahun 2023, sempat dilaporkan bahwa dana Rp3,5 miliar dari Bappeda digunakan untuk pengadaan papan penunjuk jalan. Namun karena tidak adanya koordinasi dengan pengelola geosite, sebagian besar papan tersebut justru dipasang di lokasi yang tidak sesuai dengan jalur wisata atau geosite yang sebenarnya, bahkan papan tersebut tidak menyampaikan informasi yang relevan.
Dari 16 geosite yang dimiliki, hanya 6 di antaranya yang memiliki pusat informasi aktif hingga awal tahun 2025. Sisanya tidak memiliki fasilitas dasar minimal seperti panel interpretasi, brosur ilmiah, atau jalur edukasi. Dalam laporan UNESCO, disebutkan bahwa narasi ilmiah tentang Kaldera Toba sebagai kaldera supervolcano purba berusia 74.000 tahun belum dipresentasikan dengan baik ke publik dan wisatawan. Selain itu, belum ada penjelasan lengkap terkait mitigasi bencana geologis, padahal kawasan ini memiliki sejarah letusan vulkanik yang masif. Apalagi, edukasi bencana juga belum menjadi bagian dari jalur wisata, padahal aspek ini adalah salah satu indikator utama yang menjadi penilaian UNESCO saat mempertimbangkan kelayakan geopark.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya keterlibatan masyarakat lokal. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Sumatera Utara (USU) pada akhir tahun 2024 terhadap 418 responden di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba, hanya 28,4% masyarakat yang mengetahui bahwa wilayah tempat tinggal mereka merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark. Sementara itu, hanya 11,2% di antaranya yang memahami konsep geopark dan apa peran mereka di dalamnya. Bahkan, hanya 3 dari 16 geosite yang rutin melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan wisata, serta hanya 2 di antaranya yang mempunyai program ekonomi komunitas seperti pemandu lokal, menyediakan kuliner tradisional, atau homestay keluarga. Data ini mencerminkan masih adanya kegagalan dalam program edukasi masyarakat yang seharusnya sudah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun pertama ditetapkan.
John juga menambahkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa geopark benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. “Tantangan utama saat ini adalah bagaimana supaya geopark ini bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, karena belum terlihat sampai saat ini manfaat langsung ke masyarakat, padahal sudah 10 tahun geopark kaldera Toba sejak diresmikan Presiden SBY tahun 2014 sebagai geopark nasional. Saat ini geopark masih hanya sampai di badan pengelola dan pemerintah,” tegasnya.
Sadar akan keterbatasan waktu yang semakin sempit, badan pengelola kemudian mulai mengambil pergerakan. Pada Maret 2025, BP TCUGGp menandatangani kerjasama dengan 12 mitra, termasuk perguruan tinggi, komunitas lingkungan, hingga organisasi pemuda. Kerja sama ini mencakup pelatihan pemandu geowisata, menyusun ulang narasi geologi, serta pembuatan video edukasi di 5 lokasi prioritas. Namun, hingga awal Mei 2025, dari 24 target panel interpretasi baru, hanya 9 yang berhasil dipasang. Selain itu, pemasangan penunjuk arah di seluruh jalur utama geosite juga masih belum selesai, yaitu hanya 42%, menurut data monitoring yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara.
Menanggapi hal tersebut, John menyampaikan bahwa banyak kerja sama dan kegiatan seperti MoU yang dilakukan hanya bersifat seremonial dan untuk melengkapi administrasi kebutuhan revalidasi saja. “Manajemen geopark pada 22 Mei 2025 melakukan MoU dengan berbagai lembaga dan beberapa perguruan tinggi. Hanya dua bulan lagi menjelang revalidasi, kesannya untuk seremoni saja dan melengkapi administrasi,” ungkapnya.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan Geopark Kaldera Toba menjelang penilaian ulang oleh UNESCO pada pertengahan 2025. Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur informasi dan publikasi, juga koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, tim khusus juga dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh rekomendasi UNESCO dapat segera dilaksanakan untuk mengembalikan status green card Geopark Kaldera Toba dan mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.
Adapun menurut John, asesor UNESCO dijadwalkan akan datang kembali pada 20–24 Juli 2025, dan hasilnya akan diumumkan dalam sidang GGN UNESCO di Chili pada September 2025. Ia juga menyatakan bahwa hanya tiga geosite yang disiapkan untuk dinilai dalam revalidasi nanti, yaitu Geosite Sibaganding, Ambarita–Tuk Tuk, dan Sipiso-piso. Dr. John mengungkapkan harapannya agar geopark bukan hanya sekadar kembali mendapatkan status green cardnya, melainkan juga membawa manfaat bagi masyarakat. “Harapan kita, semua gerak langkah pemerintah, badan pengelola untuk geopark harus membawa kemanfaatan untuk ekonomi masyarakat, pendidikan, dan konservasi. Tidak sulit menyiapkan itu. Bagi kita yang utama adalah manfaatnya, bukan proses yang hiruk pikuk dan selalu berulang,” jelasnya.
Leave a Reply