Sopo Bolon Marpingkir

Istilah “Sopo Bolon Marpingkir” merepresentasikan sebuah konsep kultural Batak Toba yang mendalam, melampaui sekadar fungsi sebagai nama sebuah bangunan. Secara konseptual, frasa ini dapat diterjemahkan sebagai “Balai Agung untuk Deliberasi Kolektif.” Konsep ini merupakan sintesis dari tiga elemen fundamental: sebuah ruang arsitektural spesifik (Sopo), sebuah idealisme sosial mengenai keagungan komunal (Bolon), dan sebuah proses filosofis untuk mencapai kebijaksanaan bersama (Marpingkir). Laporan ini menelusuri evolusi konsep tersebut, mulai dari akarnya dalam arsitektur dan tata kelola desa (huta) tradisional, melalui landasan filosofisnya dalam struktur sosial Dalihan Na Tolu, hingga reinterpretasi modernnya sebagai “lumbung gagasan” yang terwujud dalam kompleks Sopo Marpingkir yang dikelola oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jakarta. Analisis ini menunjukkan bahwa “Sopo Bolon Marpingkir” adalah sebuah institusi sosio-politik yang hidup, yang bertransformasi dari tempat musyawarah untuk mengelola lumbung padi menjadi pusat pemikiran untuk mengelola kemajuan peradaban.

 

 Etimologi ‘Sopo Bolon Marpingkir’

“Sopo”: Melampaui Sebuah Lumbung Padi

Secara harfiah, Sopo adalah “struktur penyimpanan atau lumbung” dalam budaya Batak Toba , atau secara umum dikenal sebagai lumbung padi. Namun, signifikansi Sopo tidak terletak pada fungsinya sebagai gudang semata, melainkan pada dualitas fungsionalnya yang unik.

Secara arsitektural, Sopo adalah bangunan panggung. Tingkat atasnya melayani tujuan ekonomi murni: menyimpan kekayaan komunal, yaitu padi. Akan tetapi, tingkat bawahnya—ruang terbuka di bawah lantai yang disebut kolong sopo—melayani tujuan sosio-politik yang vital. Kolong Sopo secara eksplisit “berfungsi untuk musyawarah (deliberation), menerima tamu, dan bermain musik”. Ruang transisional semi-privat ini merupakan pusat aktivitas komunal.

Dengan demikian, kata “Sopo” sendiri secara inheren telah mengandung konsep musyawarah. Pemilihan “Sopo” sebagai akar kata “Sopo Marpingkir” bukanlah kebetulan; ini adalah rujukan langsung ke “ruang deliberasi” tradisional ini. “Marpingkir” (berpikir) adalah kata kerja yang mendeskripsikan fungsi yang sudah tertanam dalam kata benda “Sopo.”

 

“Bolon”: Mendefinisikan “Keagungan” dalam Konteks Batak

Terjemahan literal dari “Bolon” adalah “besar” atau “agung”.⁴ Kata sifat ini paling terkenal disematkan pada “Rumah Bolon,” rumah adat utama Batak Toba. “Rumah Bolon” disebut “besar” bukan hanya karena dimensi fisiknya, tetapi karena statusnya sebagai rumah utama yang “dihuni oleh beberapa keluarga besar secara komunal”.⁵ Rumah ini sering kali menjadi kediaman raja atau garis keturunan pendiri huta (kampung).

Dalam leksikon Batak, “Bolon” menandakan lebih dari sekadar ukuran; ia menunjukkan sentralitas komunal, kepentingan, dan status tinggi. “Bolon” menyiratkan sebuah struktur primer, prinsipal, atau “utama”.

Oleh karena itu, “Sopo Bolon” tidak berarti “lumbung yang besar” secara fisik. Ia menyiratkan “Lumbung Utama” atau “Balai Agung.” Dalam sebuah huta yang mungkin memiliki beberapa sopo kecil, “Sopo Bolon” adalah sopo sentral, yang dikhususkan untuk deliberasi terpenting tingkat desa dan untuk menyimpan hasil panen komunal utama. Ini adalah sebuah gelar yang memiliki signifikansi sipil dan politik.

 

“Marpingkir”: Tindakan dan Filosofi “Berpikir”

“Marpingkir” adalah kata kerja yang berarti “berpikir”. Filosofi di balik gedung HKBP modern memberikan definisi yang kaya akan makna ini: “pusat berpikir, rumah berpikir”. “Berpikir” dalam konteks ini didefinisikan sebagai tindakan “menggodok ide, pikiran, gagasan-gagasan yang bernas”.

Ini bukanlah kontemplasi internal yang soliter. Dalam konteks Sopo, “Marpingkir” adalah sebuah proses yang aktif, kolektif, dan konsekuensial. Ini adalah tindakan musyawarah. Ini adalah ideasi strategis yang ditujukan untuk tujuan tertentu: “demi kemajuan”.⁷ Tindakan ini terkait erat dengan pencarian “kebijaksanaan yang dalam”  dan merupakan inti dari “cara berpikir” Batak.

Secara sintesis, frasa lengkap “Sopo Bolon Marpingkir” dapat diterjemahkan bukan sebagai “Lumbung Besar yang Berpikir,” melainkan sebagai “Balai Agung untuk Deliberasi Kolektif yang Konsekuensial.” Ini adalah satu konsep terpadu yang menggambarkan sebuah institusi: sebuah tempat sentral berstatus tinggi (Sopo Bolon) yang fungsi utamanya adalah penempaan gagasan komunal (Marpingkir).

‘Sopo’ Tradisional dalam Kosmologi dan Arsitektur Batak Toba

Tata letak fisik dan simbolis dari huta (kampung) Batak membuktikan bahwa Sopo adalah ruang publik yang dirancang khusus untuk deliberasi, yang secara fungsional berlawanan dengan ruang privat Rumah Bolon.

Sebuah huta tradisional terdiri dari Ruma (rumah, misal Rumah Bolon) dan Sopo (lumbung).² Keduanya dipisahkan oleh “pelataran luas” atau halaman.² Halaman ini berfungsi sebagai ruang bersama warga untuk berbagai acara, baik suka maupun duka.

Rumah Bolon adalah tempat tinggal. Dibangun di atas tiang-tiang tinggi, ruang di bawahnya (Jabu Parbandoan) digunakan untuk memelihara ternak atau menyimpan peralatan, yang secara tegas memisahkan dunia manusia dengan dunia hewan.⁵ Akses ke dalam rumah dibatasi melalui satu tangga.⁵ Sebaliknya, kolong sopo bersifat terbuka dan dirancang untuk aktivitas publik, terutama musyawarah.

Tata letak arsitektural ini mewakili sebuah demarkasi sosio-spasial yang disengaja. Rumah Bolon adalah ranah domestik dan privat (meskipun komunal bagi keluarga yang menghuninya). Sebaliknya, Sopo adalah ranah sipil dan publik. Arsitektur ini adalah jaminan fisik bagi proses politik yang partisipatif. Raja (yang tinggal di Rumah Bolon) harus keluar dari ranah privatnya menuju Sopo untuk bertemu dan berdeliberasi dengan masyarakat. “Sopo Bolon Marpingkir” adalah nama untuk institusi sipil ini, yang memisahkan “negara” (Sopo) dari “rumah tangga” (Rumah Bolon).

 

Imperatif Filosofis: ‘Marpingkir’ sebagai Nilai Inti Batak

Bagian ini beralih dari analisis ruang fisik (Sopo) ke proses filosofis (Marpingkir). “Marpingkir” dalam konteks Batak bukanlah sekadar berpikir, melainkan sebuah proses deliberasi kolektif yang terstruktur, diatur oleh prinsip-prinsip kepemimpinan spesifik dan kerangka sosial Dalihan Na Tolu yang melingkupi segalanya.

 

1 ‘Marpingkir’ sebagai ‘Musyawarah’: Kerangka Kebijaksanaan Kolektif

Proses “Marpingkir” adalah inti dari tata kelola dan kepemimpinan Batak. Kepemimpinan tradisional dipegang oleh Raja Huta (kepala kampung). Namun, kepemimpinan ini tidak bersifat otokratis. Seorang Raja Huta “mengurus segala keperluan di huta secara musyawarah dengan saudara-saudaranya serta boru”.

Kepemimpinan Batak yang efektif didefinisikan oleh tiga prinsip filosofis :

1. Dijolo siihuthonon (Di depan, ia menjadi teladan yang diikuti).
2. Dipudi sipaimaon (Di belakang, ia menjadi pendorong yang ditunggu).
3. Ditonga-tonga siharungguon (Di tengah, ia menjadi pemersatu yang dikelilingi).

Prinsip ketiga, Ditonga-tonga siharungguon, secara langsung mendefinisikan “Marpingkir” sebagai proses musyawarah.  menjelaskan bahwa prinsip ini “menekankan untuk merumuskan suatu hal harus berdasaran diskusui bersama”.

Prinsip kepemimpinan Ditonga-tonga siharungguon adalah deskripsi filosofis dari realitas arsitektural Sopo. Sebagaimana ditetapkan di Bagian 1, Sopo adalah tonga-tonga (tengah) dari halaman (ruang publik huta). Seorang raja yang pergi ke Sopo untuk memimpin musyawarah secara harfiah menjadi siharungguon (dikelilingi oleh komunitas) untuk melakukan “Marpingkir” (deliberasi). Dengan demikian, arsitektur, filosofi kepemimpinan, dan tindakan deliberasi adalah satu konsep tunggal yang tak terpisahkan.

 

2 ‘Dalihan Na Tolu’ sebagai Mesin Sosial Deliberasi

Proses musyawarah (Marpingkir) yang terjadi di Sopo bukanlah diskusi bebas tanpa aturan. Ia adalah sebuah ritual sosial yang sangat terstruktur yang diatur oleh Dalihan Na Tolu (Tungku Berkaki Tiga).

Dalihan Na Tolu (DNT) adalah inti dari “kearifan lokal” ¹¹ dan struktur sosial Batak Toba. Ia terdiri dari tiga pilar relasional:

1. Hula-hula: Pihak pemberi istri, yang diposisikan sebagai sumber berkat dan harus dihormati.
2. Dongan Sabutuha: Keturunan dari satu rahim (saudara semarga), yang berperan untuk saling membantu dan menolong.
3. Boru: Pihak penerima istri, yang berperan sebagai “penengah” (mediator) dan pekerja.

DNT berfungsi sebagai “sistem operasi sosial” untuk musyawarah yang terjadi di Sopo. “Marpingkir” bukanlah debat demokratis ala Barat; ia adalah deliberasi terstruktur di mana hak bicara, pengaruh, dan peran dimediasi oleh posisi seseorang dalam DNT.¹¹ Seseorang berbicara sebagai Hula-hula, Boru, atau Dongan Sabutuha, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

Namun, sebuah laporan ahli harus mencatat adanya nuansa kritis dalam penerapan modern.  menyoroti bahwa meskipun DNT adalah kerangka kerja adat yang ideal untuk pengambilan keputusan, penerapannya dalam politik modern dapat memicu penyalahgunaan. Ada risiko bahwa pemimpin akan “lebih mementingkan kepentingan hula-hula ataupun dongan tubu” (memprioritaskan kepentingan kelompok hula-hula atau semarga mereka), yang dapat mengarah pada “praktik nepotisme”.

Tensi ini menjadi inti dari setiap upaya modern untuk membangkitkan konsep adat. “Sopo Bolon Marpingkir” yang ideal membutuhkan kerangka kerja DNT untuk berfungsi secara benar, memastikan semua pilar sosial memiliki suara dan peran.¹² Namun, setiap institusi modern yang menyandang nama tersebut juga harus bergulat dengan tantangan untuk mencegah korupsi sistem tersebut menjadi nepotisme.

 

3 Gema Kebijaksanaan: ‘Marpingkir’ dalam ‘Umpasa’ Batak

Prinsip-prinsip “Marpingkir”—deliberasi, kebijaksanaan, dan konsensus—dikodifikasikan dan ditransmisikan secara turun-temurun melalui umpasa (amalan, pepatah, atau peribahasa). Umpasa ini adalah “kebijaksanaan yang dalam”  dan merupakan produk yang mengkristal dari “cara berpikir”  Batak selama berabad-abad.

Umpasa ini berfungsi sebagai prinsip panduan sekaligus tujuan dari proses musyawarah di Sopo.

Umpasa untuk Konsensus (Tujuan):

Umpasa yang paling penting untuk konteks ini adalah: “Aek godang, tu aek laut; Dos ni roha, sibaen na saut.”.

• Terjemahan Harfiah: “Air besar (sungai) mengalir ke laut.”
• Terjemahan Filosofis: “Satu hati/pikiran (konsensus), itulah yang membuat (sesuatu) terwujud/sukses.”
• Analisis:  secara eksplisit menerjemahkan makna umpasa ini sebagai “Musyawarah untuk mufakat.” Ini adalah tujuan akhir dari proses “Marpingkir”.

Umpasa untuk Deliberasi (Proses):

Umpasa lain menangkap metode berpikir yang bijaksana: “Manggual sitindaon mangan hoda sigapiton, tu jolo nilangkahon tu pudi sinarihon.”.

• Terjemahan: “Melangkah ke depan, namun (apa yang di) belakang tetap dipertimbangkan/dipikirkan.”
• Analisis: Ini adalah perintah filosofis untuk berpikir (marpingkir) secara prudent. Ini menuntut pertimbangan yang cermat atas masa lalu (preseden, risiko) sebelum mengambil langkah di masa depan—inti dari deliberasi yang bijaksana.

Umpasa ini mewakili lingkaran kebijaksanaan yang rekursif. Mereka adalah produk dari sesi “Marpingkir” di masa lalu, yang kini telah menjadi preseden hukum/filosofis (masukan) untuk semua sesi “Marpingkir” di masa depan. “Sopo Bolon Marpingkir” adalah tempat di mana komunitas berkumpul untuk menerapkan kebijaksanaan “tu pudi sinarihon” guna mencapai konsensus “dos ni roha.”

 

Manifestasi Modern: Studi Kasus Gedung Sopo Marpingkir HKBP

Bagian akhir ini menganalisis “Gedung Sopo Marpingkir” modern di Jakarta sebagai sebuah kebangkitan yang disengaja, sadar, dan simbolis dari konsep tradisional. Para pendirinya secara efektif menggantikan komoditas fisik dari Sopo lama (padi) dengan komoditas intelektual (gagasan).

 

1 Dari ‘Huta’ ke Metropolis: Kelahiran Kembali Arsitektural Sebuah Konsep

Kompleks modern ini berlokasi di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Pembangunannya diprakarsai oleh Panitia Nasional Jubileum 150 Tahun HKBP  dan diresmikan pada 25 Januari 2015.

Secara signifikan, kompleks ini terdiri dari dua bangunan utama yang bersebelahan :

1. “Sopo Marpingkir”: Sebuah gedung perkantoran berlantai delapan, yang menjadi kantor bagi Distrik VIII Jakarta dan Distrik XIX Bekasi HKBP.
2. “Gedung Pertemuan Sopo Bolon” (Sopo Bolon Convention Hall): Sebuah “aula besar” yang diperuntukkan bagi “hajatan besar, semacam pesta adat Batak”.

Penamaan dan pemisahan dua bangunan ini adalah paralel arsitektural yang langsung dan disengaja dengan tata letak huta tradisional yang dianalisis di Bagian 1.

• “Gedung Pertemuan Sopo Bolon” modern melayani fungsi yang persis sama dengan Sopo dan halaman tradisional: sebuah ruang publik berskala besar untuk acara komunal (pesta adat).
• Gedung “Sopo Marpingkir” modern berfungsi sebagai Rumah Bolon modern: “rumah” atau markas besar yang berstatus tinggi untuk kepemimpinan dan administrasi organisasi (distrik HKBP).

Ini adalah tindakan translasi budaya yang mendalam. Panitia HKBP tidak hanya memilih nama yang bagus; mereka menciptakan kembali ruang sosio-politik Batak dalam bentuk urban modern. Meskipun terjadi inversi nama (struktur “rumah” utama diberi nama Sopo Marpingkir, dan aula publik diberi nama Sopo Bolon), hubungan fungsional antara keduanya tetap dipertahankan. Gedung “Sopo Marpingkir” dinamai demikian untuk menyatakan tujuannya sebagai “otak” atau “pusat administrasi,” analog dengan Rumah Bolon sebagai pusat keluarga raja.

 

2 Filosofi yang Dinyatakan: “Lumbung Gagasan” Modern

Analisis niat awal (Niat Awal) di balik pembangunan gedung ini mengkonfirmasi sintesis yang berasal dari konteks tradisional.

Gedung ini “didirikan dan diniatkan sebagai wadah menggodok ide, pikiran, gagasan-gagasan yang bernas“. Tujuannya adalah “demi kemajuan HKBP (orang Batak) yang lebih besar dan juga untuk Indonesia”.

Gedung ini dimaksudkan untuk menjadi “pusat berpikir, rumah berpikir,” dan “pusat pengkristalisasian pikiran para pemikir, para tokoh”.

Di sinilah letak metafora sentral dari keseluruhan laporan ini. Sopo tradisional adalah lumbung padi (lumbung untuk beras). Sopo Marpingkir modern adalah lumbung gagasan. Para kreator telah meliteralkan metafora tersebut. Mereka mengganti penopang kehidupan fisik bagi desa (padi) dengan penopang kehidupan intelektual, budaya, dan spiritual bagi komunitas Batak modern yang urban dan global (gagasan, pemikiran, dan konsep brilian).

“Sopo Bolon Marpingkir” dengan demikian adalah “Lumbung Agung Pemikiran,” sebuah tempat di mana “panen” intelektual dikumpulkan, disimpan, dan kemudian didistribusikan untuk kemajuan masyarakat.

 

 ‘Sopo Bolon Marpingkir’ sebagai Warisan Hidup dan Tantangan Berkelanjutan

Analisis ini menyimpulkan bahwa “Sopo Bolon Marpingkir” bukanlah sekadar nama, melainkan sebuah konsep budaya holistik yang berarti “Balai Agung untuk Deliberasi Kolektif.”

1. Konsep ini didirikan di atas realitas arsitektural Sopo tradisional sebagai ruang publik yang dirancang khusus untuk musyawarah.
2. Konsep ini dipandu oleh proses filosofis kepemimpinan Batak (Ditonga-tonga siharungguon)  dan struktur sosial Dalihan Na Tolu.
3. Tujuannya adalah pencapaian dos ni roha (konsensus), sebagaimana dikodifikasikan dalam umpasa.
4. Kompleks HKBP modern adalah kebangkitan yang disengaja dari konsep ini, menerjemahkan “lumbung padi” menjadi “lumbung gagasan”.

Laporan ini harus ditutup dengan sebuah refleksi kritis yang diambil dari observasi di lapangan. Sebagaimana dicatat dalam ⁷: “Hanya saja, setelah lebih enam tahun diresmikan, belum terlihat sari dari pikiran-pikiran yang…” (Namun, setelah lebih dari enam tahun diresmikan, inti sari dari pemikiran-pemikiran itu… belum terlihat).

“Sopo Bolon Marpingkir,” “Lumbung Agung Pemikiran” modern ini, telah berhasil dibangun. Perangkat keras (arsitektur) telah tersedia. Filosofi (nama) telah terpatri padanya. Tantangan yang tersisa adalah apakah komunitas Batak, dalam konteks modernnya, dapat berhasil menjalankan perangkat lunak—proses “Marpingkir” kolektif—dan benar-benar mengisi lumbung ini dengan “gagasan-gasasan yang bernas” yang menjadi alasan pembangunannya. Nama “Sopo Bolon Marpingkir” pada akhirnya bukanlah sekadar sebuah warisan, melainkan sebuah imperatif yang mendalam dan berkelanjutan.