Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menjelaskan rencana pemerintah membagikan diskon pariwisata pada 2021. Menurut dia, ada beberapa syarat sebelum insentif bagi wisatawan domestik itu disalurkan.
Syaratnya adalah situasi sudah kondusif dan diharapkan vaksin Covid-19 sudah ditemukan serta disebarluaskan. “Pandemi Covid-19 membuat tren pariwisata berubah. Dalam jangka pendek pada 2021, pasca-vaksin, dengan catatan kondisi sudah kondusif, kami menyiapkan program diskon pariwisata,” kata Angela Tanoesoedibjo dalam acara ‘Bincang Maya Tourism Industry Post Covid-19, Survival and Revival Strategy’ pada Jumat, 16 Oktober 2020.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan diskon paket wisata sebesar 50 persen berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Menurut Luhut Pandjaitan, besaran diskon paket wisata maksimal Rp 2,35 juta per penduduk.
Pemerintah menganggarkan Rp 895 triliun untuk restrukturisasi berbagai bidang yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Sektor pariwisata memperoleh alokasi Rp 1 triliun yang digunakan untuk diskon paket wisata. Rencananya diskon paket wisata ini dapat digunakan saat pemerintah mendustribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020. Hingga saat itu pula, fokus pariwisata akan menyasar wisatawan domestik.
Angela Tanoesoedibjo melanjutkan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pasar wisata domestik. Bercermin dari data kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019 sebanyak 16,1 juta orang, total pengeluaran mereka sebesar Rp 274 triliun. Angaka ‘jajan’ wisatawan mancanegara ini masih lebih sedikit dibanding wisatawan domestik, yakni Rp 307 triliun untuk 282 juta orang yang melakukan perjalanan domestik.
Angka itu belum termasuk warga Indonesia yang melancong ke luar negeri. Mengutip data Organisasi Pariwisata Dunia atau The World Tourism Organization (UNWTO), jumlah warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri pada 2018 mencapai 9,5 juta orang dengan pengeluaran sekitar Rp 150 triliun.
sumber: tempo.co
