Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Punguan Pomparan Raja Nairasaon (PPRN), Rajamin Sirait bersama jajaran pengurus mengunjungi manajemen PT Inalum (Persero) di Paritohan, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba, Kamis (15/5/2025).
Turut hadir dalam rombongan antara lain Sekjen DPP PPRN Indonesia–Dunia Jonang MP Sitorus, Dewan Pendiri Tuan Nasser Sirait, serta sejumlah tokoh lainnya.
Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait naiknya permukaan air Danau Toba yang menenggelamkan rumah warga, melumpuhkan aktivitas ekonomi, merusak lahan pertanian, serta mengganggu sektor pariwisata.
Rombongan diterima perwakilan manajemen PT Inalum, yaitu Kirman Sikumbang, Togap Sihotang, Lambas Sianipar, Charis Simangunsong, M. Albani, dan Arif Kurniawan.
Rombongan kemudian diajak meninjau langsung Bendungan PLTA Siguragura di Sungai Asahan dan menerima pemaparan mengenai sejarah pembangunan bendungan yang dimulai sejak 1978 oleh kontraktor Jepang (Kajima, Mitsubishi, Toshiba) dan mulai beroperasi pada 1981. PLTA ini memiliki empat turbin dengan kapasitas terpasang 286 MW dan produksi tahunan mencapai 1.868.000 MWh.
Kunjungan dilanjutkan ke Master Control Room (MCR) untuk melihat sistem pemantauan dan pengendalian debit air Danau Toba, yang diatur sesuai ketetapan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II). Penjelasan teknis disampaikan oleh Nando Purba dari manajemen PT Inalum.
Rombongan juga meninjau langsung ruang generator turbin yang berada di bawah tanah, sedalam 200 meter dari kantor MCR. Setelah itu, mereka mengikuti diskusi publik bersama manajemen PT Inalum di Guest House Inalum.
Usai mengikuti diskusi publik, Rajamin Sirait menyampaikan kunjungan PPRN bertujuan untuk mencari solusi bersama atas dampak kenaikan permukaan Danau Toba terhadap pertanian, pariwisata, dan permukiman warga.
“Kami tidak datang untuk menyalahkan siapa pun, tetapi ingin mencari solusi bersama. PT Inalum juga tidak bisa sembarangan membuka bendungan karena berisiko terhadap daerah hilir seperti Kabupaten Asahan. Mereka mengikuti regulasi ketat dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti rusaknya kawasan hutan di Bukit Barisan yang memperparah daya serap air, serta sedimentasi di Sungai Asahan yang menyebabkan pendangkalan dan berkontribusi pada naiknya permukaan Danau Toba.
Rajamin menyarankan agar dilakukan normalisasi sungai serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan sempadan danau.
“Danau Toba adalah warisan dunia yang telah ditetapkan sebagai Geopark oleh UNESCO. Sebagai masyarakat adat dan organisasi marga, kita punya tanggung jawab menjaga kelestariannya,” ucapnya.
Rajamin juga mengungkapkan rencana menggelar seminar yang akan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, BWSS II, serta pelaku usaha di kawasan Danau Toba, guna menyusun langkah konkret dalam mengatasi permasalahan yang ada.
“Kita harus hilangkan ego sektoral. Ini tanggung jawab bersama. Danau Toba bukan milik satu kelompok, tapi merupakan harta karun bangsa yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,” tegasnya.
Turut hadir dalam rombongan antara lain Pdt. Sumurung Manurung, Gr. Jefri Lumbantobing, Gr. Benny Hutahaean, Hasudungan Sirait, Hotman Sirait, Sahat Butarbutar, Pdt. Dr. Hulman Sinaga, Ronggur H. Manurung, dan Acon Nimrot Sirait dari tim media kehumasan DPP PPRN.
sumber: gosumut.com
Leave a Reply