Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara, Dikky Anugerah, menanggapi pemberian “kartu kuning” oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) terhadap Geopark Toba.
Diketahui, UNESCO akan kembali melakukan penilaian pada Juni 2025 untuk menentukan apakah Geopark Toba layak mempertahankan statusnya sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp) atau tidak.
Terancam Dicabut Menanggapi hal itu, Dikky mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar Danau Toba bisa kembali mendapatkan “green card”.
“Kami sudah merancang revalidasi terkait dan mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan, menjaga keindahan kebudayaan, tradisi dan Danau Toba.
Tujuannya agar UNESCO pada saat datang menilai, kami akan kembali mempresentasikan secara global terkait keindahan Danau Toba dan sekitarnya,” jelas Dikky, Jumat (23/5/2025).
Selain upaya revalidasi, edukasi terhadap masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran menjaga budaya dan kelestarian alam Danau Toba.
Terobosan Baru dan Akses Wisatawan Dikky menambahkan, sejumlah terobosan baru juga tengah disiapkan untuk mendukung penilaian tersebut.
“Kita juga akan menghadirkan terobosan baru melalui kegiatan hybrid untuk menggagas Danau Toba kaldera geopark agar semakin banyak wisatawan yang datang ke sini,” jelasnya.
Untuk mendukung kemudahan akses, Pemprov Sumut juga berupaya membuka rute langsung dari bandara luar negeri ke kawasan Danau Toba.
“Sehingga wisatawan yang datang untuk melihat Danau Toba, tidak perlu lagi transit di Bandara Kualanamu. Ini juga sebagai proses kami untuk penilaian Danau Toba kaldera Geopark,” ujarnya.
Dikky berharap, dengan upaya yang sedang dilakukan, Danau Toba bisa kembali memperoleh green card dari Unesco.
“Yang pasti bahwa urusan geopark kaldera ini kan urusan kita semua karena ini penilaian internasional. Kami mulai dari Bappenas, Kementerian Pariwisata ataupun yang terkait itu juga mempersiapkan.
Kita harap momentum ini juga bisa kita manfaatkan untuk pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BP Geopark, akan terus dilakukan. Sebelumnya diberitakan, status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) terancam dicabut.
Hal ini terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan UNESCO tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengelola.
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang, menyampaikan bahwa waktu yang tersisa untuk perbaikan tinggal satu bulan sebelum tim asesor UNESCO datang melakukan evaluasi ulang pada Juni 2025.
Sumbe: Kompas.com
Leave a Reply