Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, terus berbenah untuk memaksimalkan potensi pariwisatanya. Saat ini, terdapat sekitar 47 desa wisata yang sedang dalam tahap pengembangan. Meski sebagian besar masih berstatus rintisan, beberapa di antaranya telah berhasil melangkah maju menjadi Desa Wisata Mandiri, seperti Desa Wisata Bagot di Parlondut yang sukses dengan daya tarik wisata kuliner niranya.
Namun, mengelola puluhan desa wisata bukanlah hal yang instan. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Samosir, Dumosch Pandiangan, mengakui bahwa belum 100 persen desa wisata tersebut beroperasi secara optimal dan established. Untuk itu, Pemkab Samosir kini menyiapkan strategi baru yang lebih matang.
Meninggalkan Sistem “Hit and Run”
Di masa lalu, penetapan status desa wisata kerap kali tidak dibarengi dengan pendampingan lanjutan. Kini, Dispar Samosir berkomitmen untuk meninggalkan sistem hit and run tersebut.
- Fokus dan Konsisten: Sejak pertengahan tahun 2020, pemerintah daerah memastikan bahwa setiap desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata tidak akan dilepas begitu saja.
- Program Rutin Berkelanjutan: Dispar Samosir mewajibkan minimal ada satu program atau kegiatan rutin yang berjalan di masing-masing desa wisata untuk memacu perkembangannya.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk DSP Danau Toba
Sebagai bagian dari kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba, pengembangan desa wisata di Samosir juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dispar Samosir terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).
Salah satu fokus utamanya saat ini adalah Desa Hariara Pohan, yang menjadi rumah bagi pesona wisata Bukit Holbung.
“Kita harapkan akan ada kebijakan khusus di sana, contohnya pengembangan atau pembangunan toilet premium yang layak. Saat ini kan fasilitas toiletnya masih bersifat darurat,” jelas Dumosch.
Tantangan Integrasi: Menyatukan Tempat Wisata dan Komunitas Desa
Selain infrastruktur, tantangan terbesar yang tengah dihadapi adalah kurangnya integrasi antara pengelola objek wisata dengan masyarakat desa setempat.
Banyak tempat wisata mandiri yang masih bergerak sendiri tanpa melibatkan komunitas desa, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau aparat desa. Dumosch mencontohkan Pantai Sigurgur, di mana pengelolaannya sudah mandiri namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem penduduk sekitar.
Langkah ke Depan:
- Mendorong Keterlibatan Masyarakat: Harapan utama dari pariwisata adalah memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar memperkaya pengelola perseorangan.
- Pemberdayaan BUMDes dan Pokdarwis: Pemkab Samosir akan terus mem-{back up} dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Pokdarwis agar lebih berdaya mengelola potensi daerahnya.
- Fasilitasi Program: Jika terdapat program bantuan atau kebijakan dari kementerian dan lembaga pusat, Dispar akan langsung mengarahkannya kepada komunitas-komunitas pengelola di desa tersebut agar keterbatasan fasilitas maupun dana dapat teratasi.
Dengan strategi pendampingan yang konsisten dan terintegrasi ini, Kabupaten Samosir optimis dapat mewujudkan desa-desa wisata kelas dunia yang menyejahterakan masyarakat lokal.
Leave a Reply